Latar Belakang
Perkembangan teknologi yang bergulir dengan cepat dalam kehidupan tatanan masyarakat membawa dampak yang cukup signifikan, hal ini memberikan makna bahwa dengan semakin tinggi tingkat tehnologi suatu bangsa maka akan berdampak pula tingkat peradaban suatu bangsa atau masyarakat. Dimana rangka pencapaian ke arah tersebut, sangat diperlukan beberapa standart kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang akan tetap eksis pada masa era tersebut.
Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan bagaikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha menggali dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat.
Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak Bangsa telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang diatur dengan Undang-undang. Oleh karena itu, seluruh komponen Bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun Pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan Bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa
Dalam proses pengejawantahan dari tujuan tersebut, mengingat beraneka ragam dan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik
Kondisi situasi yang demikian mencerminkan suatu keadaan masyarakat yang sedang berkembang, yang bercirikan adanya tingkatan keadaan yang berbeda dengan keadaaan yang diharapkan. Berangkat dari kondisi dan uraian diatas maka pendidikan yang dimaksukan disini adalah upaya sadar yang dilakukan secara teroganisir guna memperoleh dan mengembangkan pengetahuan (moral ,sikap dan estetika) dan skill sehingga dapat menjawab permasalahan kehidupan termasuk didalamnya dapat berparsipasi dalam pembangunan baik dalam skala lokal maupun nasional
Ruang Lingkup Pembangunan
Pembangunan adalah usaha transformasi struktural kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik untuk kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien bagi sebagian besar penduduk (Todaro, M.P, 1997). Akan tetapi yang dibahas dalam konteks ini adalah dari prespektif pemngembangan sumber daya manusia lokal. Sehingga pengertian yang dimaksudkan adalah usaha sadar dan terstruktur yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat menjawab perubahan dalam tatanan kehidupannya. Pada penjelasannya hal ini meliputi pembangunan dari berbagai aspek, antara lain sebagai berikut :
Ø Dimensi perubahan kesejahteraan sosial ekonomi, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan perkapita dan pertumbuhan perekomian disetiap daerah
Ø Dimensi transformasi sosial dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju (modern), dilihat dari sudut pandang persebaran dan pemanfaat kemajuan IPTEK dan terjadinya perubahan tatanan pranata sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat
Ø Pembangunan bangsa, yaitu pembangunan masyarakat yang berasal dari kondisi dimana masyarakat bersifat lokasional menjadi berwawasan intregral nasionalistik.
Ø Dimensi keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Hal ini didasari bahwa adanya perbedaan antara jumlah manusia yang ada dengan ketersediaan sumber daya alam (scarcity) sehingga perlu adanya manajemen yang optimal sehingga dapat terus berkesinambungan
Ø Manusia merupakan target utama pembangunan. Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha terencana yang dupayakan untuk adanya perbaikan dalam kehidutan tatanan masyarakat, sehingga manusia merupakan sosok utama yang menjadi target pembangunan itu sendiri
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Perencanaan pembangunan wilayah tidak akan dapat berjalan secara tersendiri tanpa adanya koordinasi dan perpaduan yang dengan faktor sumber daya manusia.bisa dipisahkan dengan pengembangan sumber daya manusianya.
Hal ini disebabkan karena manusia adalah utama dan pelaku dari jalannya kegiatan pembangunan. Adanya pergerakan dan pergeseran dari aktivitas yang ditimbulkan pertumbuhan dan sangat dipengaruhi oleh penduduk setempat. Dalam hal ini faktor pemicunya adalah adanya ketersediaan berbagai sumber baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia ataupun sumber daya buatan yang terdapat dalam wilayah tersebut.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan melihat berbagai cakupan wilayah dan aneka ragam potensi daerah, maka diperlukan skala prioritas dan berbagai kebijakan yang didasarkan pada persebaran dan beban populasi dari penduduknya.
Pembangunan wilayah juga perlu mengkonsentrasikan sumberdaya-sumberdaya pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi begitu juga dengan daerah-daerah yang tertinggal dengan daerah-daerah lain. Kesemuanya ini tidak semata-mata merupakan proses yang dilakukan berdasarkan hierarki wilayah tetapi pengalokasian sumberdaya berdasarkan rencana wilayah yang telah disepakati tergantung kepada ruang lingkup sumber daya manusianya.
Dengan adanya peranan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat serta stakeholder yang ada diperlukan keterpaduan dalam pelaksanaannya, dimana adanya keterkaitan dan keterpaduan yang saling berinteraksi hasus berjalan secara kesinambungan. Sehingga tercapainya pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial.
Hambatan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Adanya kesenjangan pembangunan berdampak pada pengenalan dan penguasaan IPTEK serta pemanfaatannya dalam kehidupan yang tidak merata, hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat kualitas standart pelayanan dan fasilitsas disetiap daerah berbeda-beda. Lambatnya perkembangan ini menimbulkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan mendasari permasalahan social yang ada dimasyarakat.
Belum adanya optimalisasi dalam penyerahan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap maksud dan pengertian dari desentralisasi. Hal ini berakibat rendahnya kerja sama regional dan rendahnya kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan fasilitas pubik, terutama di sarana dan prasarana disektor pendidikan, serta adanya keinginan yang kuat dari daerah untuk memekarkan wilayahnya.(contoh kasus wilayah ABAS dan ALA- LAUSER di Prov. NAD)
Kontribusi Dunia Pendidikan Terhadap Pengembangan Wilayah
Dalam rangka pencapaian keseimbangan dan perekat kesenjangan antar wilayah, maka dilakuakan sebuah upaya pembangunan di daerah pedesaan sebagi pusat dan basis dari pelakanan kegiatan perekonomian. Dimana hal ini juga dijadikan sebgai kegiatan penyeimbang dan menjaga akan keutuhan dan keserasian dalam pemanfaatan fungsi dan tata guna lahan.
Kebijakan diatas ditempuh guna penyebaran akses di pedesaan ke arah sumberdaya produktif, pelayanan pubik dan pasar; meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui akan adanya peningkatan kualitasnya, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat, pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang meningkat serta meminimalisir akan efek negative serta mengembangkan praktek-praktek berbasis pemanfaatan kemajuan dan perkembangan IPTEK.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan membaiknya kondisi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketersediaan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan . Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditandai dengan adanya pengembangan mutu dunia pendidikan dalam menjawab tantangan dan permintaan dunia kerja, yakni dengan mencetak tenaga terampil dan berkualitas serta bermartabat
Daftar Pustaka
Hand Out MPWK, 2007, Teori Lokasi dan Pola Ruang - Peran Pendidikan Dalam Pembangunan, Universitas Diponegoro, Diknas 2B
Kuncoro, Munajat, Otonomi dan Pembangunan Daerah-Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
Robinson Tarigan, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara
Soedijarto, 1993, Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu, Balai Pustaka.
Yudoyono, S.B, Permasalahan Dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar